Lumbung Migas, Disparitas Anggaran dan Kualitas Pendidikan di Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur diproyeksikan mencapai  Rp 7,9 triliun pada tahun 2025, sesungguhnya mencerminkan sebuah kasus anomali fiskal dalam konteks pembangunan daerah.

Tingginya APBD yang mayoritas disokong oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, seharusnya menjadi katalis utama untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas layanan publik.

Namun, data faktual justru menampilkan disparitas akut, Kegagalan Alokasi.

Jaminan Pendidikan yang Terabaikan

Data di lapangan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur pendidikan dasar berada pada kondisi yang kritis.

Kasus kerusakan parah pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Gondang, Temayang seperti SDN 3 Papringan dan SDN 3 Bakulan yang menggunakan sekat triplek sebagai ruang kelas darurat, Sugiwaras hingga Kedungadem adalah indikasi nyata adanya kegagalan prioritas alokasi anggaran.

Kerusakan ini bukan sekadar masalah teknis melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Kesenjangan antara kekayaan kas daerah dan bobroknya kondisi fisik sekolah mencerminkan adanya miss-alignment antara kebijakan fiskal dan kebutuhan riil masyarakat.

Fasilitas vital seperti ruang kelas dan laboratorium (misalnya di SMPN 2 Gondang yang tidak terawat) jelas tidak menjadi prioritas utama penyerapan dana.

Fenomena SILPA dan Indikator Maladministrasi Anggaran

Kritik ini diperkuat dengan tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bojonegoro yang terus membengkak dengan prediksi mencapai Rp. 3 triliun pada tahun 2025.

Dalam studi ekonomi publik, tingginya SILPA sering diinterpretasikan sebagai simptom maladministrasi anggaran atau yang lebih parah yakni rendahnya kapasitas penyerapan (absorptive capacity) birokrasi daerah.

Angka serapan APBD yang baru mencapai sekitar 38,19% per September 2025 menjadi bukti empiris dari inefisiensi ini.

Dana publik yang mengendap di bank sentral berpotensi kehilangan nilai ekonomisnya dan secara langsung menghambat perputaran uang di daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk mendanai renovasi sekolah yang sudah di ambang batas bahaya, Kontradiksi Sosial.

Kemiskinan dan Pengangguran di Tengah Harta Daerah

Kontradiksi terbesar muncul dari sektor sosial-ekonomi. Meskipun APBD Bojonegoro tergolong ‘raksasa’ namun angka kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi tantangan serius.

Tingginya SILPA menunjukkan bahwa dana yang tersedia untuk program pemberdayaan ekonomi—seperti bantuan bagi petani, pelatihan vokasi, dan program padat karya—belum tersalurkan secara optimal.

Ketika penyerapan belanja daerah stagnan maka dampak multiplikator (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal menjadi lemah.

Ini menjelaskan mengapa sektor-sektor kunci termasuk pertanian masih mengalami kesulitan struktural yang berujung pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Secara akademik, Bojonegoro menghadapi tantangan dalam mentransformasi kekayaan migas (modal finansial) menjadi modal sosial dan modal fisik yang berkelanjutan.

Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih agresif, dengan revisi Prioritas Belanja Cepat.

Yayasan Suara Petani Indonesia Mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan akselerasi belanja pada sektor layanan dasar terutama perbaikan sekolah kritis.

Peningkatan Kualitas Perencanaan merupakan langkah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja memiliki desain yang matang dan mampu menyerap anggaran secara maksimal untuk menekan SILPA.

Ironi Bojonegoro adalah kasus klasik yang menggambarkan bahwa ketersediaan dana tidak serta merta menjamin keberhasilan pembangunan.

Yang lebih krusial adalah efektivitas tata kelola dan komitmen politik untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.

Penulis

SAHDAN

Ketua Yayasan Suara Petani Indonesia 

Cabang Bojonegoro