Penentu Masa Depan PDIP
Nara sumber :
Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.
Dosen Pascasarjana dan analisis komunikasi politik dan kebijakan publik Universitas Mercu Buana Jakarta.
Transformasi Ideologi Pasca Kongres Bali 2025, di tengah tantangan digitalisasi warga, lemahnya supremasi hukum, dan arus kapitalisme global semakin menguat.
Jakarta-Politisi.net
Pendahuluan
Sejak reformasi 1998 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memainkan peran krusial dalam lanskap politik Indonesia. Namun, tantangan era baru ini menuntut partai besar ini untuk menyesuaikan kualitas ideologinya terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berubah cepat. Kongres PDIP yang baru berlangsung di Bali bukan sekadar momentum regenerasi kepemimpinan, melainkan titik balik yang sangat menentukan kelangsungan ideologi nasionalisme kerakyatan yang menjadi fondasi dan turbolensi platform partai itu.
Transformasi ideologi menjadi keharusan ketika partai tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal seperti deideologisasi kader, tetapi juga krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Antonio Gramsci (1971) mengingatkan, “krisis terjadi ketika yang lama belum mati dan yang baru belum lahir” – di sinilah fase transisional PDIP sekarang. Jika Kongres Bali gagal menjawab tantangan zaman yang membawa perubahan sedemikian cepat ini, maka PDIP bukan hanya akan kehilangan relevansi, tetapi juga akan kehilangan arah perjuangannya di masa depan.
Digitalisasi Global: Antara Peluang dan Ancaman
Sudah menjadi realitas fakta, digitalisasi global telah menciptakan peluang baru dalam komunikasi politik, tetapi sekaligus menggerus nilai-nilai Ideologis Partai. PDIP yang sejak lama berakar pada massa tradisional dan mobilisasi akar rumput, kini menghadapi disrupsi narasi akibat dominasi ruang digital. Media sosial telah menjadi medan tempur kontestasi opini publik yang cair dan mudah dimanipulasi di tengah disorientasi sosial.
Dalam pandangan Manuel Castells (2009), “kekuasaan di era informasi ditentukan oleh kemampuan aktor politik mengendalikan jaringan makna”. Dalam konteks ini, ideologi tidak bisa lagi semata-mata diturunkan dari doktrin internal, tetapi harus dikomunikasikan ulang secara kreatif di ruang digital yang sangat merusak identitas lokal dan solidaritas sosial.
Tantangan bagi PDIP adalah bagaimana agar tetap menjadi partai nasionalis kerakyatan di tengah tekanan pasar bebas yang menstandarisasi nilai dan norma global. Program-program pro-rakyat seperti reforma agraria, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perlindungan tenaga kerja lokal harus kembali menjadi agenda prioritas ideologis. Jika PDIP gagal melakukan penyesuaian ideologis terhadap realitas seperti ini, maka partai ini akan kehilangan pijakan di masyarakat kelas bawah yang selama ini menjadi basis ideologi dan kantong massanya.
Akselerasi Konsolidasi Internal Partai
Peristiwa kegagalan PDIP dalam menyikapi dinamika politik era Jokowi menjadi pelajaran penting. Banyak analis menilai bahwa mekanisme rekrutmen kader dalam tubuh PDIP selama dua dekade terakhir terlalu pragmatis, sehingga melahirkan kader-kader yang lemah dalam komitmen ideologis. Salah satu contohnya adalah relasi ambigu PDIP dengan Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya berujung pada fragmentasi internal.
Pandangan Michels dalam Iron Law of Oligarchy (1911) cukup relevan, bahwa “partai politik cenderung berubah dari organisasi ideologis menjadi alat kekuasaan elit jika tidak diimbangi mekanisme konsolidasi ideologis yang kuat”. Karena itu, PDIP harus melakukan transformasi ideologi sebagai program strategis konsolidasi internal secara akseleratif, terukur dan sustainable.
Hal ini mencakup penataan ulang pendekatan pendidikan politik, rekrutmen kader berbasis merit dan integritas, serta internalisasi nilai-nilai dasar partai sejak dini. Tanpa langkah radikal ini, regenerasi partai pasca Kongres Bali 2025 hanya akan menjadi perubahan kosmetik tanpa substansi ideologis yang jelas.
Belajar dari Mekanisme Rekrutmen Kasus Jokowi
Sekelumit kisah perjalanan politik Joko Widodo – dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia – menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan sejarah PDIP. Pengalaman ini menunjukkan lemahnya mekanisme penyaringan kader dalam tubuh partai.
Jokowi memang diusung dan didukung penuh oleh PDIP. Tetapi pada periode kedua kekuasaannya, relasi politik antara Presiden Joko Widodo dan DPP PDIP mengalami distorsi, bahkan dalam banyak kasus tampak antagonistik. Setelah Presiden Joko Widodo menjabat, relasi politik antara Presiden Joko Widodo dan struktur resmi PDIP justru mengalami banyak ketegangan dan divergensi.
Satu contohnya adalah ketika Presiden Joko Widodo membangun koalisi kekuasaan ultra-pragmatis yang melibatkan partai-partai lama dimana dulunya berseberangan secara ideologis dengan PDIP. Presiden Joko Widodo berhasil membentuk koalisi besar lintas partai di luar kendali PDIP menjelang Pilpres 2024, serta pengangkatan sejumlah tokoh non-partai yang tidak sejalan dengan garis ideologi PDIP. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan elektoral tidak otomatis mencerminkan keberhasilan ideologis.
Seperti dikatakan Hans Kelsen (1945), “keberlangsungan sebuah sistem politik ditentukan oleh the agreement between constitusional norms and political practices”. Dalam kasus Presiden Joko Widodo ini, terdapat gap antara nilai-nilai ideologis PDIP dan arah kebijakan pemerintahan yang dijalankan Presiden Joko Widodo.
Kegagalan ini bersumber dari mekanisme rekrutmen kader yang lebih mengutamakan popularitas dan elektabilitas ketimbang kesetiaan ideologis serta pemahaman historis cita-cita partai. Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan partai dalam memastikan kader yang diusungnya memiliki kesetiaan ideologis yang sejalan dan konsisten dengan nilai-nilai dasar partai.
Jika pola rekrutmen seperti ini terus dipertahankan, maka besar kemungkinan PDIP akan terus melahirkan pemimpin yang lepas dari kontrol ideologis partai. Hal ini bukan hanya ancaman internal saja, tetapi juga ancaman terhadap keutuhan orientasi politik jangka panjang partai, dan pada akhirnya akan menimbulkan daya merusak terhadap character building generasi bangsa di masa depan.
Pentingnya Transformasi Ideologi
Aksi perioritas transformasi ideologi dalam tubuh partai politik tidak bisa dilakukan secara parsial dan sesaat, tetapi harus menjadi bagian integral dari desain besar pembangunan kelembagaan partai yang bersifat sistematis, holistik, dan sustainable. PDIP tidak cukup hanya menggelar sekolah partai sesekali atau menerbitkan doktrin formal. Yang dibutuhkan adalah integrasi nilai-nilai ideologi partai dalam seluruh struktur dan proses politik internal – dari kaderisasi, pendidikan politik, seleksi calon legislatif, hingga pengambilan keputusan strategis.
Pandangan Klaus von Beyme (1985) cukup relevan, bahwa “partai politik modern harus memadukan tiga fungsi utama: artikulasi kepentingan, pendidikan politik, dan seleksi elite”. Transformasi ideologi PDIP masa depan harus menyasar ketiganya. Tidak boleh lagi ada kesenjangan antara nilai-nilai Marhaenisme dan kebijakan konkret diambil oleh para pejabat publik yang berasal dari PDIP.
Pendidikan ideologis bukan hanya untuk menghafal sila Trisakti atau platform perjuangan partai saja, tetapi juga untuk melatih sensitivitas bathiniah kader yang mengakar pada nilai-nilai ideologis dalam semua problem sosial di masyarakat seperti ketimpangan sosial, marginalisasi, ketidakadilan struktural, dan segudang problem sosial lainnya.
Karena itu, PDIP harus menempatkan transformasi ideologi sebagai core agenda yang dapat berdampak langsung dan komprehensif dalam proses pembangunan partai ke depan. Hal ini bisa dimulai, misalnya pembentukan Badan Ideologi dan Kaderisasi yang bekerja secara independen dan lintas struktural dalam partai. Jika langkah ini dilakukan dengan serius, diyakini PDIP akan mampu memperkuat fondasi ideologisnya dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman terus berubah cepat.
Kesimpulan
Aksi transformasi ideologi pasca Kongres Bali 2025 merupakan momen kritis bagi PDIP untuk merevitalisasi jati dirinya sebagai partai nasionalis kerakyatan. Di tengah tantangan digitalisasi warga, lemahnya supremasi hukum, dan arus kapitalisme global yang semakin menguat, PDIP harus memperkuat konsolidasi internal dan melakukan reorientasi ideologis secara berkelanjutan. Masa depan PDIP tidak hanya ditentukan oleh siapa memimpin, tetapi juga sejauh mana partai mampu merumuskan ulang ideologinya agar tetap relevan dan berpihak kepada rakyat dan masa depan negara.
Tidak ada komentar