Ketika Pajak Tinggi Tetapi Ruang Kelas Tidak Memadai
pendidikan menjadi senjata utama setiap negara untuk menjamin kemajuan peradaban yang semakin hari mengalami persaingan yang sengit.
Jika negara ingin maju maka setiap generasi bangsa harus mendapat pendidikan yang layak dan sarana prasarana didalamnya harus memadai.
Bojonegoro, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis, mencapai lebih dari Rp7,9 triliun pada tahun anggaran 2025, seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.
APBD yang besar ini sebagian besar berasal dari keringat rakyatnya, termasuk para petani. Namun, di balik angka-angka yang gemerlap, tersimpan sebuah ironi yang memprihatinkan.
kondisi pendidikan di Bojonegoro, khususnya di tingkat sekolah dasar, masih jauh dari layak. Anak-anak petani yang orang tuanya ikut andil menyumbang pajak, justru harus menghadapi kenyataan pahit.
Mereka belajar di ruang kelas yang tidak layak, bahkan cenderung berbahaya. Contoh-contoh yang Anda sebutkan adalah bukti nyata.
Salah satu diantaranya adalah SDN 1 Pragelan, dua ruang kelas permanen disekat menjadi enam ruangan menggunakan triplek. Bayangkan bagaimana konsentrasi belajar bisa optimal di tengah kondisi seperti itu.
Situasi serupa juga terjadi di tempat lain. Di SDN 3 Papringan, Kecamatan Temayang, selain lokasi yang jauh, sekolah ini juga kekurangan ruang kelas.
Begitu juga di Kecamatan Sugiwaras, dua sekolah, SDN Jatitengah dan SDN Glagahan, mengalami kerusakan parah.
Permasalahan ini bukan sekadar kasus terisolir, tetapi tampaknya menjadi fenomena yang meluas, seperti yang terlihat di puluhan ruang kelas SD dan SMP di Kecamatan Kedungadem.
Melihat kondisi ini, pertanyaan yang muncul sangatlah fundamental dan mendesak. Apakah pajak rakyat hanya habis untuk belanja pegawai dan gaji saja?
Fakta bahwa Bojonegoro memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai hampir Rp2 triliun, sementara kondisi fisik sekolah-sekolah sangat memprihatinkan, adalah sebuah tamparan keras.
Seharusnya, sisa anggaran ini bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan yang sudah rusak dan membangun ruang kelas baru.
Negara ini dibangun dari pondasi pendidikan. Membiarkan generasi muda belajar di tempat yang tidak layak sama saja dengan mengabaikan masa depan mereka dan daerah ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus segera memprioritaskan perbaikan dan pembangunan gedung-gedung sekolah.
Anggaran yang melimpah dan sisa dana yang besar seharusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar esensial, bukan hanya untuk memenuhi belanja rutin.
Sudah saatnya anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang telah setia membayar pajak demi terciptanya masa depan bangsa yang lebih baik.
Penulis
SAHDAN
Ketua Yayasan Suara Petani Indonesia
Cabang Bojonegoro
Tidak ada komentar